Network
RUBLIK DEPOK - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, baru-baru ini mengajukan terobosan baru dalam proses penilaian kredit untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam upaya menjangkau para pelaku usaha yang terpinggirkan dari layanan perbankan, Teten mengusulkan pemanfaatan data transaksi pembayaran listrik dan telekomunikasi sebagai alat ukur untuk menilai kapasitas pembayaran para calon peminjam.
Sebagian besar UMKM yang dianggap unbankable mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, terutama karena mereka tidak memiliki riwayat kredit yang dapat diandalkan.
"Apabila bank hanya mengandalkan riwayat kredit, akan sangat sulit bagi UMKM yang tidak terdaftar untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," terang Teten usai rapat dengan Komisi VI DPR RI.
Usulan Teten untuk menggunakan data pembayaran listrik dan telekomunikasi sebagai metode penilaian merupakan langkah inovatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan membayar utang calon peminjam.
Dengan semakin meningkatnya transaksi digital melalui perangkat mobile, data tersebut dapat menjadi indikator yang relevan dalam menilai kelayakan peminjam.
"Transaksi pembayaran pulsa dan aktivitas belanja online dapat memberikan gambaran tentang potensi pembayaran mereka," tambahnya.
Teten juga mengungkapkan bahwa sudah dilakukan pembicaraan dengan operator telekomunikasi dan institusi perbankan untuk merencanakan implementasi ide tersebut.
Meskipun metode ini masih terbilang baru di Indonesia, penggunaan data alternatif dalam penilaian kredit telah diterapkan di 145 negara di berbagai belahan dunia.
Saat ini, banyak UMKM yang terpaksa mencari jalan lain untuk mendapatkan pembiayaan, seperti meminjam dari lembaga pinjaman online dengan bunga yang tinggi atau dari rentenir.
