Melibatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan untuk Menanggulangi Maladministrasi

- 10 Mei 2024, 16:46 WIB
Ilustrasi maladministrasi PPTK Disnaker Kabupaten Bogor.
Ilustrasi maladministrasi PPTK Disnaker Kabupaten Bogor. /Tangkapan layar/Ombudsman RI

RUBLIK DEPOK - Maladministrasi merujuk pada tindakan atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Contohnya meliputi korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan dana publik, ketidaktransparanan, dan pelanggaran etika dalam pelayanan publik.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi maladministrasi. Masyarakat dapat berperan serta melalui beberapa cara berikut:

  1. Pendidikan dan Kesadaran

Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip administrasi yang baik, masyarakat akan lebih mampu mengenali dan melaporkan tindakan maladministrasi.

  1. Partisipasi dan Keterlibatan

Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pemerintahan. Melalui partisipasi dalam forum-forum publik, pertemuan masyarakat, dan organisasi masyarakat, masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi kegiatan pemerintah, dan menyampaikan keluhan terkait maladministrasi.

  1. Pelaporan dan Pengaduan

Masyarakat perlu diberikan akses yang mudah dan aman untuk melaporkan tindakan maladministrasi. Mekanisme pelaporan dan pengaduan yang efektif harus tersedia, seperti hotline, pusat pengaduan, atau platform online. Masyarakat juga harus dilindungi dari ancaman atau tindakan balasan jika mereka melaporkan maladministrasi.

  1. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah harus memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai anggaran, kebijakan, dan kinerja pemerintah harus tersedia secara terbuka bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran administrasi yang terjadi.

  1. Pembentukan Aliansi dan Jaringan

Masyarakat dapat membentuk aliansi dan jaringan dengan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan media untuk memperkuat peran serta mereka dalam mencegah dan menanggulangi maladministrasi.

Melalui kerja sama dan koordinasi, mereka dapat meningkatkan pengaruh mereka dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Halaman:

Editor: Iswahyudi


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah