Pengertian Hukum Pidana: Mengatur Tindakan Kriminal dalam Bingkai Hukum yang Adil dan Berkeadilan

- 19 Mei 2024, 00:52 WIB
/RRI/

RUBLIK DEPOK - Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang dianggap melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Strafrecht. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini juga sering disebut sebagai hukum kriminal.

Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Dengan adanya hukum pidana, masyarakat diharapkan dapat hidup dalam keadaan yang lebih aman dan terhindar dari tindakan kriminal.

Pada awalnya, hukum pidana merupakan bagian dari hukum adat yang diterapkan di masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya pengaruh dari sistem hukum Belanda, maka hukum pidana di Indonesia pun mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Proses pengembangan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari adopsi istilah-istilah hukum dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Belanda. Salah satu istilah yang diadopsi adalah Strafrecht yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum pidana.

Dalam Bahasa Belanda, Strafrecht diartikan sebagai "hukum yang mengatur tentang tindakan kriminal". Istilah ini sendiri terdiri dari dua kata, yaitu straf yang berarti "hukuman" dan recht yang berarti "hukum". Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang hukuman atas tindakan kriminal.

Meskipun istilah hukum pidana diadopsi dari bahasa Belanda, namun penggunaannya telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam undang-undang tersebut, istilah "hukum pidana" digunakan untuk menggantikan istilah "hukum kriminal" yang digunakan sebelumnya.

Selain itu, istilah hukum pidana juga digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tindakan kriminal, seperti Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan lain sebagainya.

Dalam kaidah penulisan artikel ilmiah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, artikel ilmiah harus mengikuti struktur yang jelas, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan biasanya berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup topik yang akan dibahas.

Kemudian, pada bagian isi, penulis diharapkan dapat memberikan penjelasan yang sistematis dan terperinci mengenai topik yang telah diterjemahkan. Dalam hal ini, penulis dapat mengemukakan berbagai teori, konsep, dan contoh yang relevan untuk memperkuat argumen yang disampaikan.

Halaman:

Editor: Iswahyudi


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah