UKT Mahal, Kemendikbudristek Umumkan Penggunaan Anggaran Fungsi Pendidikan di APBN 2024

- 22 Mei 2024, 18:56 WIB
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Raker tersebut membahas kebijakan pengelolahan anggaran pendidikan bagi PTN (badan hukum, BLU, dan Satker) serta pembahasan implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Raker tersebut membahas kebijakan pengelolahan anggaran pendidikan bagi PTN (badan hukum, BLU, dan Satker) serta pembahasan implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. /GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO

RUBLIK DEPOK - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengumumkan penggunaan anggaran fungsi pendidikan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dari total anggaran sebesar Rp 665 triliun, Kemendikbud hanya mengelola sebesar Rp 98,9 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menjelaskan bahwa dalam belanja negara 2024 sebesar Rp 3.325 triliun, sebanyak 20% dialokasikan untuk fungsi pendidikan, atau Rp 665 triliun. Namun, Kemendikbud hanya mengelola 15% dari total anggaran tersebut, yaitu Rp 98,9 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada hari Selasa, (21/5/2024).

Rapat kerja tersebut diadakan setelah adanya protes dari mahasiswa terkait kenaikan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri. Mahasiswa menganggap kenaikan tersebut sebagai dampak dari aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, yaitu Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024.

Baca Juga: Generasi Z dan Tantangan Pengangguran: Faktor Penolakan dalam Melamar Pekerjaan

Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf, mempertanyakan alasan kenaikan UKT. Dia menyoroti bahwa para mahasiswa merasa heran dengan kenaikan UKT yang terus berlanjut meskipun anggaran pendidikan dalam APBN mencapai Rp 665 triliun.

Nadiem Makarim menjelaskan bahwa tidak semua anggaran pendidikan dikelola oleh Kemendikbud. Dia meminta Suharti untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan anggaran fungsi pendidikan tersebut.

Suharti menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD), sebesar 52% atau Rp 346,5 triliun. Dia menyebutkan bahwa TKD tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan pendidikan, seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di daerah.

Selain itu, sebanyak 33% atau Rp 219 triliun dialokasikan ke Kementerian Agama, kementerian/lembaga lainnya, serta kebutuhan non-K/L. Kemendikbud tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan pengalokasian anggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2017.

Suharti juga menambahkan bahwa 12% atau Rp 25 triliun dari anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk dana abadi, sementara belanja pendidikan pada non-K/L juga mendapat porsi sebesar Rp 47,4 triliun. Selain itu, ada 22 kementerian dan lembaga lainnya yang turut menerima alokasi anggaran fungsi pendidikan.

Halaman:

Editor: Iswahyudi


Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah