Permasalahan Kenaikan UKT di Perguruan Tinggi Negeri Terkuak di Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI

- 22 Mei 2024, 19:28 WIB
/ANTARA /Astrid Faidlatul Habibah

RUBLIK DEPOK - Komisi X DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk membahas kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri yang telah menimbulkan kontroversi belakangan ini.

Pada rapat yang berlangsung pada Selasa, (21/5/2024), Nadiem dan timnya menjelaskan mengenai Peraturan Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap sebagai akar permasalahan terkait kenaikan UKT.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut, Kemendikbudristek juga menjabarkan penggunaan anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp 665 triliun dalam APBN 2024. Ternyata, dana tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh Kemendikbud, melainkan dialokasikan ke 22 kementerian dan lembaga lainnya.

Baca Juga: Uang Kuliah Tunggal Tinggi Menjadi Kontroversi di Kalangan Mahasiswa? Ini Awal UKT Mahal

Beberapa fakta yang terungkap dalam rapat kerja tersebut antara lain:

  • UKT untuk Mahasiswa Baru: Nadiem menjelaskan bahwa Peraturan Mendikbud 2/2024 hanya berlaku bagi mahasiswa baru, bukan untuk mahasiswa yang telah berkuliah sebelum peraturan tersebut diterapkan. Ia menegaskan bahwa kenaikan UKT yang diatur dalam peraturan tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi mampu.

    Baca Juga: Mendesak! Mahasiswa Universitas Brawijaya Serukan Perubahan Kebijakan UKT yang Mencekik

  • Nasib Mahasiswa Tidak Mampu: Nadiem menjamin bahwa UKT bagi mahasiswa yang tidak mampu tidak akan mengalami kenaikan. Ia menjelaskan bahwa prinsip dasar UKT adalah keadilan dan inklusivitas, sehingga UKT harus disusun secara berjenjang sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga.

  • Anggaran Pendidikan Rp 665 Triliun: Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menyatakan bahwa dari total anggaran pendidikan dalam APBN 2024 sebesar Rp 665 triliun, Kemendikbud hanya mengelola sebesar Rp 98,9 triliun. Sisanya dialokasikan untuk keperluan transfer ke daerah, Kementerian Agama, dan berbagai kementerian/lembaga lainnya.

Halaman:

Editor: Iswahyudi


Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah