Warga di Cluster Mewah Tangerang Mengeluhkan Kebijakan RT-RW yang Aneh dan Dilarang Mengkritik

- 22 Mei 2024, 12:42 WIB
ilustrasi cluster
ilustrasi cluster /Pixabay @ArtisticOperations/

RUBLIK DEPOK - Sejumlah warga di salah satu cluster mewah di Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten mengeluhkan kebijakan aneh yang diberlakukan oleh pihak RT dan RW di lingkungan mereka.

Keluhan tersebut menjadi viral setelah dibagikan oleh akun @aurellfn (Aurel) pada Senin, 20 Mei 2024. Aurel mengungkap beberapa peraturan yang dianggap aneh, mulai dari aturan bahwa tamu yang menginap harus berasal dari satu Kartu Keluarga (KK) yang sama, hingga larangan untuk mengkritik kebijakan RT-RW.

“Gak boleh ada yang nginep selain 1 KK, kalo (melanggar) bakal digedor-gedor dimarahin ditunjuk-tunjuk, harus minta izin sujud sama RT dulu. Nanya atau komplain di group langsung di-kick,” demikian narasi unggahan, dikutip Rabu 22 Mei 2024.

Dalam unggahan tersebut, Aurel menuliskan bahwa jika ada yang melanggar aturan tersebut, akan diberikan sanksi berupa teguran dan marah-marah dari pihak RT-RW, bahkan harus meminta izin kepada RT sebelum menginap. Selain itu, warga juga dilarang untuk mengkritik kebijakan yang dibuat oleh pihak RT dan RW di dalam group lingkungan mereka.

Aurel juga menceritakan bahwa ia mendapat teror ketika mengajak beberapa temannya untuk menginap, dimana ketua RT dan RW datang ke rumahnya bersama dengan satpam dan polisi. Warga lain turut membantu dan memberikan dukungan kepada Aurel agar tidak diintimidasi oleh pihak RT-RW.

“Gak boleh ada yang nginep selain 1 KK, kalo (melanggar) bakal digedor-gedor dimarahin ditunjuk-tunjuk, harus minta izin sujud sama RT dulu. Nanya atau komplain di group langsung di-kick,” tambahnya.

Tidak hanya itu, pihak RT dan RW juga dinilai tidak transparan dalam mengelola dana Iuran Pemeliharaan dan Keamanan Lingkungan (IPKL) yang ditagihkan kepada warga setiap bulan sebesar Rp500 ribu. Aurel mengungkap bahwa saat ditanya mengenai IPKL, pihak RT-RW sering mengelak bahkan memberikan laporan palsu ketika diminta pertanggungjawaban keuangan.

Beberapa warga yang bekerja di bidang audit atau keuangan juga mencoba untuk menanyakan laporan keuangan, namun akhirnya diusir dari group agar tidak bisa lagi berkomunikasi atau menanyakan hal tersebut. Akibat dari perilaku oknum RT dan RW tersebut, warga telah berupaya untuk meminta pihak Kelurahan agar mencopot mereka dari jabatannya, namun hingga saat ini hal tersebut belum terlaksana.

Para warga merasa frustasi dan kebingungan mengapa penurunan RT dan RW tersebut begitu sulit dan lambat untuk direalisasikan.

“Kita warga juga bingung kenapa RT RW nya susah bgt untuk diturunkan banyak banget yg memperlambat,” pungkasnya.

Halaman:

Editor: Jamhari Ali Gani


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah