Tanggapan Yusril terhadap Romo Magnis yang Menyinggung Etika Pencalonan Gibran Rakabuming Raka

- 3 April 2024, 01:27 WIB
Franz Magnis-Suseno alias Romo Magnis dalam sidang gugatan Pemilu 2024.
Franz Magnis-Suseno alias Romo Magnis dalam sidang gugatan Pemilu 2024. /Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay

RUBLIK DEPOK - Ketua tim pembela pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, menilai keterangan ahli yang dihadirkan oleh kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024, Franz Magnis Suseno, bersifat menghakimi.

"Sangat disayangkan ada beberapa judgement (bahwa) presiden melanggar ini, melanggar ini, kejahatan, yang saya kira tidak dalam posisi seperti itu seorang saksi dihadirkan," kata Yusril kepada wartawan usai sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/4/2024).

Yusril mengaku memiliki ekspektasi bahwa Franz Magnis, yang akrab disapa Romo Magnis, akan menyampaikan pendapat-pendapat yang bersifat filosofis dan akademis.

"Kita menghormati beliau sebagai filsuf dan sekaligus beliau adalah seorang pastur Katolik yang memberikan suatu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya. Itu yang kita harapkan sebenarnya," jelas dia.

"Tapi, semuanya kami serahkan kepada majelis hakim," tambah Yusril.

Selain itu, Yusril juga menyoroti pendapat Romo Magnis terkait etika di balik pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Yusril, pencalonan Gibran telah dibuka pintunya ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melonggarkan syarat usia minimum capres-cawapres.

Yusril mengakui bahwa putusan tersebut memang bermasalah secara etika. Namun, menurutnya, pelanggaran etika tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan kepastian hukum.

"Putusan Pak Gibran adalah sah, itu adalah putusan hukum. Ini putusan kode etik, bukan ethical norms filsafat yang lebih tinggi kedudukannya dari norma hukum," pungkas Yusril.

Sebelumnya, Romo Magnis dalam keterangannya sebagai ahli di persidangan MK menyatakan bahwa seorang presiden tidak ubahnya seperti pemimpin organisasi mafia jika menggunakan kekuasaannya hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," kata Romo Magnis.

Romo Magnis juga mengungkapkan bahwa presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat yang harus sadar bahwa tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa. Presiden tidak boleh menggunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan keluarganya.

Editor: Iswahyudi


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah