Supian Suri Diduga Langgar Netralitas ASN, Aktivis Demokrasi Laporkan ke KASN dan BKN RI

- 22 Mei 2024, 01:07 WIB
/

RUBLIK DEPOK - Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Barisan Aktivis Demokrasi (Barikade) telah melaporkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri, karena diduga melakukan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ke lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).

Barikade mengatakan bahwa Supian diduga melanggar netralitas ASN dan terlibat dalam kegiatan politik praktis menjelang Pilkada Depok 2024. Aturan yang melarang ASN berpolitik praktis diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

Ketua Barikade, Amri Joyonegoro, didampingi Tim Kuasa Hukumnya, Musa Marasabessy, SH, telah melaporkan Supian ke KASN dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (Wasdal BKN RI) pada Senin Siang (20/05/2024).

Amri menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS aktif dan Sekda Kota Depok, Supian Suri, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan SKB netralitas ASN.

"Sebagai warga negara, kami mengadukan Supian Suri kepada KASN dan Deputi Wasdal BKN RI. Terdapat 4 dugaan pelanggaran yang kami laporkan, 2 terkait dengan Etika yaitu pemasangan Baliho dan Deklarasi tanpa Cuti, serta 2 terkait dengan Disiplin yaitu Pendekatan kepada partai Politik dan indikasi kesiapan menjadi anggota atau pengurus partai, dengan ancaman sanksi disiplin berat yakni diberhentikan dengan tidak hormat," kata Amri kepada awak media.

Barikade menyatakan bahwa mereka menghormati hak politik setiap orang, namun tidak boleh melanggar aturan yang berlaku. Seorang ASN dilarang berpolitik praktis menurut UU ASN.

Amri juga menyoroti proses Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) yang diajukan oleh Supian Suri. Menurutnya, cuti harus diizinkan oleh BKN dan Kemendagri, namun pelanggaran yang dilakukan Supian Suri harus tetap ditindaklanjuti.

Dengan pengaduan ini, Barikade mengingatkan seluruh jajaran birokrasi di Kota Depok untuk menjaga netralitas selama Pilkada Depok 2024. Mereka juga mendesak Wali Kota Depok untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan Netralitas ASN sesuai arahan SKB.

"Kita tunggu perkembangan tindak lanjut dari KASN dan Wasdal BKN RI," tutup Amri.

Editor: Iswahyudi


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah