Walkot Depok: Pegawai Pemkot Depok Wajib Netral dalam Pilwalkot 2024, Jaga Integritas dan Profesionalisme

- 5 Juni 2024, 00:28 WIB
Wali Kota Depok, Mohammad Idris
Wali Kota Depok, Mohammad Idris /Diskominfo Depok/

RUBLIK DEPOK - Wali Kota (Walkot) Depok M Idris mengeluarkan surat edaran (SE) menjelang Pemilihan Walkot dan Wawalkot (Pilwalkot) Depok 2024.

Dalam SE nomor 270/343-Huk tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Idris meminta agar ASN tetap netral.

Dalam surat edaran tersebut, Idris menekankan agar ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok untuk mempertahankan integritas, profesionalisme, dan mengedepankan netralitas dalam konteks politik.

"ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok harus menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis yang menunjukkan keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, atau mendukung pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mereka juga harus menghindari keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota," ujar Idris dalam keterangan resminya pada Selasa (4/6/2024).

Idris menegaskan bahwa imbauan ini juga berlaku untuk pegawai non-ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ASN.

"Pegawai non-ASN yang bekerja dengan perjanjian atau kontrak kerja di Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Depok dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok, juga wajib mematuhi aturan netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada," tambahnya.

Idris juga mengajak seluruh pimpinan daerah untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terkait netralitas ASN di lingkungan kerjanya.

"Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah diharapkan untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan tentang netralitas ASN di lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tutup Idris.

Editor: Iswahyudi


Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah