Ketua PBNU Terima Banyak Hujatan Karena Terima Jatah Tambang dari Jokowi

“Insya Allah, dari aspek pengelolaan, kami di PBNU sudah berkomitmen penuh untuk mengelolanya secara halal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara ini,” tegas Ulil di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).

Ulil menjelaskan bahwa posisi NU hanyalah sebagai penerima kebijakan yang digagas pemerintah. Ia menyatakan bahwa organisasinya tidak akan mengurusi aspek legalitas, karena hal tersebut menjadi urusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kami hanya menerima hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu berarti kami ingin menerima sesuatu yang halal. Halal secara hukum, halal secara aturan negara ini,” jelasnya. “Bagaimana halalnya, kami tidak tahu karena PBNU tidak memiliki wilayah untuk berbicara mengenai hal ini,” sambung Ulil.

Ulil menambahkan bahwa NU ingin menerima pengelolaan tambang yang sudah halal baik dari aspek legalitas maupun pengelolaannya. “Kami ingin mendapatkan sesuatu yang halal, halal yang disebut legalitas formalnya dan halal nanti di dalam aspek pengelolaannya,” tandasnya.