Network
RUBLIK DEPOK - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pendataan terhadap lebih dari 1.000 pendatang baru yang datang ke Jakarta selama arus balik Lebaran atau satu minggu setelahnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin, mengungkapkan bahwa data tersebut didapatkan pada Senin (22/4).
"Sampai tanggal 22 April, tercatat ada 1.038 pendatang baru," ungkap Budi saat dihubungi pada Selasa (23/4).
Dari jumlah tersebut, 515 orang merupakan laki-laki dan 523 orang merupakan perempuan. Mayoritas pendatang baru ini merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA) ke bawah dengan persentase 78,53%, sementara sisanya sebanyak 21,47% memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari SMA.
Dari segi penghasilan, sebanyak 38,17% dari pendatang baru tersebut memiliki penghasilan yang rendah, sedangkan 61,83% lainnya memiliki penghasilan yang layak. Budi menambahkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah pekerja yang berasal dari berbagai jenis profesi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah untuk mengirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk menonaktifkan sebanyak 92 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga tidak valid.
Dari data yang ada, terdapat 38% pendatang baru yang memiliki penghasilan rendah, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadi penerima bantuan sosial dari pemerintah.
Budi menekankan pentingnya pendataan pendatang baru ini untuk meminimalisir masalah kependudukan di kota Jakarta. Dengan adanya data yang akurat, pemerintah dapat lebih mudah dan tepat dalam memberikan layanan publik kepada warga pendatang baru. Selain itu, pendataan juga membantu dalam mengelola anggaran yang ada agar lebih efektif dan efisien.
