Network
Tindakan pemerintah juga harus sesuai dengan hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, pemerintahan berdasarkan hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan bagi semua warga negara.
Hak-hak Manusia
Dalam sebuah negara yang berdasarkan prinsip Rechtsstaat, hak-hak manusia harus dilindungi dan dihormati oleh hukum. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, kebebasan, dan keamanan dari kekerasan dan penindasan.
Selain itu, hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga harus dijamin dan dilindungi. Negara harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini tidak dilanggar oleh pihak manapun, termasuk pemerintah.
Pembagian Kekuasaan
Sebagai bagian dari prinsip Rechtsstaat, pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, yudisial, dan eksekutif harus ada untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Kekuasaan legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, kekuasaan yudisial bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, dan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan publik.
Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga masing-masing kekuasaan dapat saling mengontrol dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam rangka membangun sebuah negara yang berdaulat dan adil, prinsip Rechtsstaat harus dijadikan sebagai dasar utama dalam pembentukan sistem pemerintahan dan hukum.
Dengan adanya empat unsur klasik Rechtsstaat menurut Stahl, yaitu kekuasaan hukum yang kuat, kebebasan individu, pemisahan kekuasaan, dan kebebasan berbicara dan pers, serta prinsip pemerintahan berdasarkan hukum, hak-hak manusia, dan pembagian kekuasaan, negara dapat memastikan bahwa keadilan dan kebebasan dijaga dan dilindungi bagi semua warga negara.
