RUBLIK DEPOK - Kejaksaan Agung menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Pada hari ini kami kedatangan Bu Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang kami bahas tadi antara lain dugaan tindak pidana korupsi atau fraud (kecurangan) dalam pemberian fasilitas kredit LPEI,” kata Burhanuddin
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan bahwa telah dilakukan penelitian atas dugaan ini oleh pihaknya melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara, dan hari ini Menteri Keuangan secara resmi melaporinya.
LPEI membentuk tim terpadu dengan BPKP, Jamdatun Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk menyelidiki kredit bermasalah di LPEI, yang mengindikasikan adanya kecurangan oleh empat debitur.
Tahap pertama menyebutkan bahwa empat debitur dilaporkan oleh Kemenkeu karena diduga melakukan kecurangan dengan nilai total Rp2,505 triliun.
Debitur tersebut adalah RII sebesar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SRI Rp1,44 miliar, dan PT BRS Rp300,5 miliar. Setelah menerima laporan tersebut, Jaksa Agung menyerahkannya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus untuk diselidiki.
“Jadi untuk tahap pertama Rp2,5 triliun dengan nama debiturnya (perusahaan) RII sekitar Rp1,8 triliun, PT SMR Rp216 miliar, PT SRI Rp1,44 miliar, PT BRS Rp300,5 miliar. Jumlah keseluruhannya total Rp2,505 triliun,” kata Burhanuddin.
Kejaksaan Agung memberikan dukungan terhadap upaya Kementerian Keuangan untuk membersihkan korupsi di instansi tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya menerima hasil penelitian terhadap kredit bermasalah di LPEI.
“Kami manyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut,” kata Sri
Tim terpadu tersebut menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh debitur dan menegaskan pentingnya peningkatan peran Direksi LPEI dalam membangun tata kelola yang baik.
Selain itu, Sri Mulyani menekankan perlunya tanggungjawab yang tinggi dari semua pihak terkait dalam menjaga transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana publik.